Didik Mukrianto, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pilkita.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan alasannya terkait pengajuan hak angket dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bermula dari fakta persidangan Basuki Tjahaja Purnama.

"Sempat terucap ada pembicaraan antara Pak Ma'ruf dengan Pak SBY yang kemudian dijadikan satu penggalan dalam persidangan dan menjadi fakta," kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

"Dan salah satu isu di situ adalah dugaan bukti yang dimiliki Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan pengacaranya terkait hasil pembicaraan," lanjut Didik.

Didik menegaskan, dugaan penyadapan itu menjadi penting untuk ditelusuri kebenarannya. Dari situlah semuanya nanti akan terbongkar.

Jika terbukti dugaan penyadapan itu benar terjadi, menurut Didik, itu merupakan hal yang berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi. Kondisi itu menandakan tak ada lagi perlindungan terhadap privasi warga negara.

Saat ditanya terkait pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri yang telah menegaskan tidak pernah menyadap percakapan telepon SBY dan Ma'ruf Amin, Didik menjawab pihaknya tak mau berspekulasi.

Bagi Demokrat, pernyataan kuasa hukum Ahok yang mengaku memiliki bukti rekaman percakapan, secara tak langsung memunculkan dugaan penyadapan.

Oleh karena itu, nantinya melalui hak angket, Demokrat ingin mendengar penjelasan langsung dari institusi yang berwenang untuk menyadap seperti BIN dan Polri terkait dugaan itu.

"Justru kami ingin mengungkap dan mendengar langsung apa yang dimaksud mempunyai bukti rekaman, kalau memang ada potensi penyalahgunaan wewenang sudah menjadi kewajiban DPR untuk mengawasi," tambah Didik.

Post A Comment: