Freeport bersikeras menolak. Karena menurut Freeport, Pemerintah Indonesia tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bersama Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

PILKITA, Jakarta - PT Freeport Indonesia dianalogikan sebagai seorang penyewa rumah yang seharusnya tunduk kepada pemerintah Indonesia selaku pemilik rumah. Penyewa harus patuh atas syarat yang diberikan pemilik rumah.

Demikian analogi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ketika membuka seminar pariwisata bertajuk "Investasi Guna Mendorong Pertumbuhan Pariwisata Pulau Sumbawa" di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sekarang sedang terus melakukan negosiasi secara kondusif.

Mantan Menko Polhukam itu menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa diatur oleh Freeport terkait kontrak pertambangan yang sedang berjalan.

Karenanya pemerintah tegas meminta Freeport untuk menuruti permintaan dan aturan yang telah ditetapkan seperti divestasi saham 51 persen, mengubah status kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan mendorong pembangunan "smelter".

Luhut menegaskan, "Ya tentu Freeport harus nurut Indonesia. Kalau enggak nurut terus saja ekspor tapi 2021 nanti selesai."

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat selanjutnya adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah mengajukan perubahan status kepada PT Freeport Indonesia, dari sebelumnya berupa kontrak karya (KK), berubah menjadi IUPK, supaya bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.

Namun pihak Freeport bersikeras menolak. Karena menurut Freeport, Pemerintah Indonesia tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991.

Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi karena tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK. Dampak dari penghentian itu menyebabkan banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.

Post A Comment: