Paripurna DPR telah menyetujui untuk menindaklanjuti usulan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses paripurna sempat memanas, serta diwarnai aksi walk out oleh sejumlah partai politik yang tidak setuju terhadap hak angket KPK
Paripurna DPR telah menyetujui untuk menindaklanjuti usulan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

PILKITA, Jakarta - Paripurna DPR telah menyetujui untuk menindaklanjuti usulan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses paripurna sempat memanas, serta diwarnai aksi walk out oleh sejumlah partai politik yang tidak setuju terhadap hak angket KPK.

Usulan angket ini bermula dari sidang kasus korupsi e-KTP bergulir di pengadilan. Politisi Hanura Miryam S Haryani dalam kesaksiannya mengaku ditekan oleh penyidik KPK sehingga mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bantah telah menekan, penyidik KPK Novel Baswedan pun menyerang balik.

Saat menjadi saksi, Novel mengatakan, Miryam merasa diancam oleh enam anggota Komisi III DPR. Mereka adalah Masinton Pasaribu, Azis Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Desmond J Mahesa dan Sarifuddin Sudding. Miryam pun mengaku lupa saat diperiksa KPK.

Kesaksian dari Novel ini yang membuat anggota Komisi III DPR berinisiatif mengusulkan untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Namun KPK menolak untuk membuka rekaman tersebut. Karenanya, DPR menggulirkan hak angket tersebut.

PDI Perjuangan, Hanura, PPP, PAN, Golkar, NasDem, telah menyatakan dukungan untuk melakukan angket kepada KPK. Poin-poin angket sudah dibacakan di paripurna. Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah ketuk palu menyetujui. Namun, ada empat partai lainnya yang menolak.

Partai Demokrat melalui Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman menegaskan, pihaknya menolak karena tidak melihat adanya urgensi dari angket. Bahkan cenderung mengganggu proses penyidikan kasus e-KTP di KPK.

Bahkan Partai Gerindra memutuskan untuk keluar dari ruang paripurna. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai, pimpinan sidang tak memberi kesempatan bicara kepada pihak yang menolak. Muzani pun menganggap pimpinan paripurna gegabah. Dia yakin, tanpa angket, bisa memperbaiki kinerja KPK.

Post A Comment: