Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan agar terdakwa kasus penodaan agama, Basuki Purnama, segera dilakukan penahanan setelah divonis penjara selama dua tahun
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (batik biru) terpidana kasus penistaan agama menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
PILKITA, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan agar terdakwa kasus penodaan agama, Basuki Purnama, segera dilakukan penahanan setelah divonis penjara selama dua tahun.

Anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Abdul Rosyad, membacakan putusan perkara, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa. Rosyad mengatakan, "Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakawa."

Dituturkan Rosyad, keadaan yang memberatkan terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam, perbuatan terdakwa dapat memecah kekurunan antar umat beragama dan antar golongan.

Rosyad menambahkan, keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan.

"Menimbang bahwa selama penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 2 a KUHAP menyebutkan pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan," kata Rosyad.

Sebelumnya, Purnama dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.

Post A Comment: