Masyarakat Perancis telah memilih Presidennya, yakni Emmanuel Macron. Pemimpin termuda dalam sejarah negeri itu dan uniknya tidak berasal dari partai politik
Reinhard Hutapea
Oleh: Reinhard Hutapea*

Masyarakat Perancis telah memilih Presidennya, yakni Emmanuel Macron. Pemimpin termuda dalam sejarah negeri itu dan uniknya tidak berasal dari partai politik. Sungguh suatu yang tak lazim bagi negara yang merupakan candra dimuka dan kampiun demokrasi modern. Tidakkah partai politik instrumen utama demokrasi?

Apalagi gagasan, konsep, atau program yang ditawarkan Macron pun sesungguhnya tidak ada yang baru. Tidak ada yang signifikan untuk menjawab tantangan yang diinginkan mayoritas pemilihnya, yakni pengentasan pengangguran yang sudah mencapai angka 10 persen.

Sebagaimana dituding Thomas Piketty, seorang ekonom sosialis Perancis, Macron sejatinya hanya mengulangi model pembangunan ekonomi yang sudah kerap kali diterapkan partai-partai konservatif di Eropa, yakni perpaduan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan jaminan sosial.

Dalam artian lain, Macron tak lebih tak kurang adalah sosok “neolib” yang mengutamakan “penghematan”  yang sudah gagal di Eropa (Dani Rodrik, K17 Mei 2017). Sinyalemen ini dapat di lihat dari kebijakan ekonominya yang tetap konservatif , seperti penurunan pajak perusahaan dari 33,5% menjadi 25%, pengurangan PNS sebanyak 120.000 orang, dan defisit fiscal dibawah 3% PDB.

Sedangkan untuk jaminan sosial tetap mempertahankan pola-pola sebelumnya, seperti tunjangan tetap bagi pensiunan, serta jaminan sosial bagi penganggur dengan model Scandinavia, yakni “Flexicurity” (a portmanteau of flexibility and security). Model yang didasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan insentif berbasis pasar. Dengan kata lain jika pertumbuhannya tinggi maka jaminan sosialnya tinggi. Jika sebaliknya, apalagi defisit, maka tunjangan sosialnya dikurangi, atau bahkan dihilangkan.


Mempertahankan Nilai-Nilai Kultural

Dari uraian demikian terlihat dengan jelas  tidak ada yang khas, istimewa, apalagi terobosan nan signifikan. Macron hanya mengulangi konsep-konsep Eropa Lama yang sudah dipraksiskan partai-partai konservatif Perancis, seperti partai Sosialis (kiri) dan partai Gaulist (kanan). Namun mengapa ia menang? Aneh...

Bahkan semakin aneh karena preferensi pemilih memilih Macron mayoritas adalah pengentasan pengangguran yang terus membengkak, namun  mengapa tidak memilih Marine Le Penn yang programnya lebih konkret meski chauvinistis? Tidakkah Le Penn dengan  tegas menyatakan anti-imigran, anti Uni Eropa, dan anti-Islam, sehingga dana yang dikeluarkan kepada tiga hal tersebut selama ini dapat dialihkan langsung kepada penganggur?

Setelah diteliti dengan seksama pergunjingannya ternyata tidak sesederhana itu. Tidak  sekadar pergulatan ekonomi-politik yang sedang membuncah yang meninggikan emosi, melainkan menyeruak/berhubungan dengan nilai-nilai kultural negeri itu, seperti harga diri, identitas, dan budaya pada umumnya.

Nilai-nilai demikian setidaknya terdiri dari tiga hal. Pertama, Perancis adalah ikon demokrasi modern. Kedua, Perancis adalah motor pembentukan Uni Eropa, dan ketiga, Macron konon akan memperjuangkan Uni Eropa dalam satu kebijakan fiskal.

Perancis sebagaimana realitanya adalah peletak utama demokrasi modern. Siapapun yang pernah belajar sejarah dunia pasti paham, ingat, dan terkesima dengan revolusi Perancis. Revolusi yang merubah sistem politik/pemerintahan otoriter menjadi sistem politik demokratis dengan memotong leher rajanya (Louis XVI) di atas batu dan pisau guillotine.

Dengan semboyan “liberte (kebebasan), egalite (kesetaraan), dan fraternite (persaudaraan),” bangsa Perancis menyatakan selamat tinggal pemerintahan otoriter dan selamat datang demokrasi. Semboyan yang tidak sekadar semboyan, melainkan menjadi nilai-nilai Perancis yang dalam perjalanannya banyak diikuti bangsa-negara lain

Sebagaimana setting historis-kulturalnya, pasca revolusi, pemerintahan negeri tersebut, step by step mulai mempraksiskan ajaran-ajaran demokrasi yang ditorehkan ilmuwan-ilmuwannya, seperti Rousseau dan Montesquieu. Teori-konsep Rousseau tentang “perjanjian sosial dan kemauan umum (social contract and volonté générale) menjadi paradigma baru politik-pemerintahan negeri itu.

Begitu pula teori-konsep Montesquieu “trias politika” yakni pemisahan kekuasaan antara legislatif (pembuat Undang Undang), eksekutif (pelaksana UU), dan judicatif (pengawas UU) menjadi koridor pemerintahan menjalankan fungsinya. Model politik yang dalam perjalanannya tidak hanya diimplementasikan di Perancis, namun juga diseluruh jagad yang berorientasi kedaulatan rakyat.

Selain warisan klasik demikian, satu lagi nilai agung Perancis adalah bahwa negeri ini adalah pelopor pertama dan utama penyatuan Eropa menjadi satu Uni pada tahun 1953. Dari sejarah kita ketahui, Robert Schuman, Presiden Perancis pada waktu itu berhasil mengajak beberapa negara Eropa, seperti Belanda Belgia, Luxemburg bersatu bekerja sama membangun ekonomi. Kerjasama yang pada akhirnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Uni Eropa sebagaimana yang kita saksikan saat ini.


Penyatuan Fiskal Eropa?

Kedua nilai kultural demikian yakni sebagai pendekar “kebebasan, kesetaraan, persaudaraan/toleransi, dan pelopor Eropa bersatu” menjadi jiwa, semangat, dan roh setiap insan/masyarakat Perancis. Nilai-nilai ini melekat dalam arti yang sebenarnya, yakni dalam konsep/rationalitas dan terutama dalam praktik/empiriknya. Tidak seperti di indonesia yang katanya berjati diri “kekeluargaan, gotong royong, namun dalam praksisnya jauh dari nilai-nilai tersebut.

Perancis sebagaimana negara-negara adidaya lainnya adalah negara yang konsisten dengan jati diri atau nasionalismenya. Siapa, kemana, dan dimanapun, setiap insan Perancis akan menunjukkan jati diri tersebut. Tak terkecuali, dan terutama jika mereka/pemerintah mereka berhubungan dengan negara lain.

Konteks demikian kiranya yang ditangkap Macron dengan brilian. Beliau yakin meski Perancis sedang dirundung pengangguran yang besar, banjir immigran, dan beberapa kali mengalami serangan teroris, ia tidak bertindak chauvinistik sebagaimana yang dilakukan lawan politiknya nan populis, Marine Le Penn.  

Macron yakin bahwa masyarakat Perancis akan lebih mengutamakan harga/jati diri, identitas nasional, dan nilai-nilai kebudayaan lainnya, daripada sekadar keterpurukan ekonomi. Oleh karena itulah ia menawarkan gagasan/konsep integrasi fiskal zona euro dengan satu kantor dan satu menteri.


Gagasan yang sesungguhnya adalah pemerataan dan keadilan yang tidak sekadar menguntungkan perekonomian Perancis, namun juga bagi keseluruhan anggota-anggota Uni Eropa. Akankah terwujud? Hanya waktu dan sejarah yang menjawabnya.


*Staf pengajar FISIP UDA Medan. Mantan Dekan FISIP UNTAG Jakarta.

Post A Comment: