Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung.

Jakarta, Pilkita.com - Pramono Anung berharap alotnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaran Pemilihan Umum (RUU Pemilu) bukan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Sekretaris Kabinet tersebut menegaskan tata perundangan itu dipersiapkan untuk membangun sistem konstitusi jangka panjang. Demikian, tanggapan Pramono saat ditanya prihal tarik menarik RUU Pemilu yang terjadi di parlemen.

"Karena kalau dilihat dari tarik menarik yang ada, ini kan semuanya menjadi masih kepentingan jangka pendek," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Bogor, Jumat (14/7/2017).

Seperti diketahui, pembahasan RUU Pemilu tersebut hingga kini masih belum final. Draf beleid ini baru akan dibawa dalam rapat paripurna DPR Kamis depan (20/7).

Pemerintah RI, dalam hal ini mengambil sikap yang tegas atas aturan Pemilu. Salah satunya mengenai tidak berubahnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen pemilih sebelumnya.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, sikap itu diberikan untuk membangun demokrasi lebih baik. Menurutnya, pemilu mendatang sebaiknya lebih sederhana.

Pemerintah juga mendengarkan beragam masukan dari masyarakat dan melibatkan para pemangku kepentingan. Hal ini guna mencegah revisi aturan dan undang-undang setiap kali penyelenggaraan Pemilu.

"Sehingga, tidak selalu setiap tahun atau setiap waktu itu mau pemilu, energi kita habis untuk hal tersebut," ujar Pramono.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjaho Kumolo mengatakan andai RUU tersebut tak juga disepakati setelah rapat paripurna, pemilu mendatang akan kembali menggunakan beleid lama.

Tjahjo sendiri berharap keputusan dapat diambil lewat musyawarah meski dalam rapat paripurna memungkinkan ditempuhnya mekanisme jajak pendapat atau voting.

Post A Comment: