Yusril Ihza Mahendra dan Zein Badjeber, menyampaikan pandangannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket DPR untuk KPK, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/7/2017).

JAKARTA, Pilkita.com - Yusril Ihza Mahendra mengatakan DPR menggunakan Hak Angket terhadap KPK, sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Pakar Hukum Tata Negara tersebut menambahkan, Hak Angket bisa dilaksanakan dikarenakan KPK dibentuk melalui undang-undang.

"Dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket terhadap KPK? Maka saya jawab, karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK," tegas Yusril.

Pendapat itu diungkapkan Yusril dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Lebih lanjut Yusril menegaskan, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa DPR mempunyai beberapa tugas dan kewenangan, yaitu di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan lah DPR dibekali sejumlah hak, termasuk angket.

Yusril  menambahkan, pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan pula bahwa DPR dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan UU dan terhadap kebijakan Pemerintah.

"Apa yang mau diangket saya tidak akan jawab, bukan kewenangan saya. Tapi secara hukum tata negara, karena KPK dibentuk dengan UU, maka untuk menyelidiki sejauh mana UU pembentukan KPK sudah dilaksanakan dalam praktiknya, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK," terang  Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu menambahkan, angket dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah (eksekutif).

Di dalam sistem ketatanegaraan, terdapat tiga organ, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Yusril menambahkan, KPK bukan termasuk kategori yudikatif, karena bukan merupakan badan pengadilan yang memeriksa dan mengadili. KPK juga bukan termasuk badan legislatif karena tak memproduksi peraturan perundang-undangan.

Kecuali peraturan internal yang dibuat khusus untuk KPK atau membuat peraturan karena perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi.

"Eksekutif, apakah masuk? Iya," ungkap Yusril.

Alasannya, amanat dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat itu menyebutkan dalam tempo dua tahun sudah harus terbentuk komisi pemberantasan korupsi yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi.

"Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tugas eksekutif, bukan legislatif dan yudikatif," tutur Yusril.

Di samping itu, dalam proses pembentukannya, sempat ada kekhawatiran tumpang tindih antara KPK dengan lembaga lain, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Kekhawatiran tersebut diungkapkan pertama kali oleh Fraksi TNI/Polri.

"Kalau tumpang tindihnya dengan polisi dan jaksa, jelas antar organ eksekutif. Tumpang tindih biasanya dalam satu organ," ujarnya.

Dalam rapat bersama Pansus Hak Angket KPK , Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pihaknya meminta pandangan Yusril lantaran yang bersangkutan merupakan pakar hukum tata negara sekaligus praktisi hukum.

Yusril merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara dan menjabat Menteri Kehakiman dan HAM yang terlibat dalam berbagai kebijakan negara.

"Prof Yusril juga tercatat sebagai pelaku sejarah dan saksi hidup, terlibat langsung dalam proses peralihan kepemimpinan nasional dari Pak Soeharto ke Pak Habibie," terang Agun.


APHTN-HAN: pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum

Legalitas Pansus Angket KPK dipertanyakan banyak pihak. Pansus tersebut dianggap melanggar UU.
Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.

Selain itu, pengesahan pembentukan Pansus juga dipermasalahkan. Pasalnya, masih ada fraksi yang tidak menyetujui Pansus ketika pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Namun demikian, saat ini Pansus tersebut tetap berjalan.

Post A Comment: