KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka (17/7). Indikasi kerugian keuangan negara, perekonomian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun
Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan pers di Gedung KPK.

Jakarta, Pilkita.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar aadanya dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis data secara elektronik (e-KTP).

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka (17/7). Indikasi kerugian keuangan negara, perekonomian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP elektronik pada tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

"Langkah KPK ini patut diapresiasi untuk menunjukkan keseriusan KPK membongkar dalang persekongkolan pengadaan KTP Elektronik yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun itu," ungkap Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam siaran pers di Jakarta, Senin malam.

Menurut Donal, untuk menghadapi proses hukum, Setya Novanto harus mundur sebagai Ketua DPR. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan lembaga negara untuk melawan proses hukum sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Sementara itu, Partai Golkar harus segera melakukan pembenahan internal untuk untuk mengganti pimpinannya yang bermasalah.

"Selain itu, Golkar harus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK agar citra partai tidak semakin terbenam," catatnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo pada Senin malam mengumumkan penetapan status tersangka terhadap Setya Novanto (SN) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Post A Comment: