Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada kekuatan mutlak (absolut) di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers.

Cikarang, PILKITA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada kekuatan mutlak (absolut) di Indonesia.

"Saya perlu mengatakan bahwa saat ini di Indonesia tidak ada kekuatan mutlak. Ada media pers, media, organisasi non-pemerintah, dan partai politik yang memantau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pengawasan datang dari semua tempat, dan warga biasa pun bisa langsung mengawasi, "kata Jokowi di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (28/7).

Pernyataan yang disampaikan Jokowi tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan dari mantan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa mereka yang berkuasa seharusnya tidak menyalahgunakan jabatan mereka tanpa batas dan pengawasan.

"Kekuasaan tidak boleh tidak terkendali, artinya kita harus memastikan bahwa pemegang kekuasaan tidak melampaui batas saat menggunakan kewenangannya, jadi tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan. Kita belajar banyak pelajaran di negeri ini. Misalnya, jika pemegang kekuasaan melebihi Batas penggunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan mereka, orang kemudian menggunakan hak mereka untuk memperbaiki pemerintahan, " ungkap Yudhoyono di Cikeas, pada hari Kamis (27 Juli).

Jokowi juga percaya bahwa tidak ada kekuatan mutlak di Indonesia, termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyrakat.

"Saya juga perlu mengatakan bahwa Perppu adalah produk hukum, dan ada juga mekanisme untuk menerbitkan Perppu. Setelah presiden mengeluarkan Perppu, ada mekanisme lain di DPR, seperti mekanisme demokrasi dan Persetujuan dari fraksi-fraksi di DPR, itu berarti tidak ada kekuatan absolut, "katanya.

Jokowi menilai bahwa pernyataan pihak-pihak tertentu yang mengisyaratkan kekuatan absolut di negara tersebut dilebih-lebihkan.

"(Pernyataan demikian) sangat dibesar-besarkan, karena Perppu akan dinilai oleh DPR. Jika ada pihak yang tidak menyetujui peraturan tersebut, hal tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kami adalah negara yang demokratis dan berbasis undang-undang Negara, jadi prosesnya sangat terbuka. Kalau ada demo, tidak apa-apa. Makanya, jangan melebih-lebihkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada, "tegasnya.

Jokowi menilai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto sebagai acara yang biasa.

"Rapat di antara tokoh dan partai negara adalah hal yang biasa dan baik, namun saya harus mengatakan bahwa, sebagai sebuah bangsa, kita telah sepakat secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan dan masalah melalui musyawarah dan konsensus," katanya.

Perppu adalah amandemen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Peraturan tersebut dikeluarkan karena pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sudah tidak cukup lagi untuk mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Perppu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkan status hukum organisasi yang diyakini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, termasuk pencabutan badan hukum Hizbut Tharir Indonesia (HTI ) Pada tanggal 19 Juli 2017.

Post A Comment: