Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan rekannya dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Kamis malam untuk membahas posisi mereka dalam undang-undang pemilihan, khususnya ambang batas kepresidenan
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjabat tangan dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) usai rapat di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7). Pertemuan tersebut membahas kondisi politik bangsa saat ini.

Cikeas, Pilkita.com - Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan rekannya dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Kamis malam untuk membahas posisi mereka dalam undang-undang pemilihan, khususnya ambang batas kepresidenan (Presidential threshold).

Partai Demokrat, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional menginginkan ambang batas - persentase suara minimum yang harus diwakili partai harus mencalonkan seorang presiden - berada pada nol persen. Namun, setelah empat fraksi keluar saat proses pemungutan suara, DPR dan pemerintah menyepakati ambang batas  20 -25 persen.

Seperti yang Prabowo katakan, "Sikap PAN, Gerindra, Demokrat dan PKS adalah satu. Dalam undang-undang pemilihan yang baru diundangkan, kita tidak bertanggung jawab. "

Berbicara dalam jumpa pers bersama, Yudhoyono dan Prabowo juga sepakat untuk memperbaiki komunikasi politik untuk menjaga demokrasi dan menjaga jalannya bangsa.

Kami yakin komitmen kedua tokoh demokrasi tersebut akan menjadi panduan bagaimana mengawasi pemerintah dan memperjuangkan penghapusan ambang pencalonan presiden melalui mekanisme konstitusional, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemilihan presiden 2019 akan menjadi pemilihan presiden langsung keempat yang akan digelar. Namun, pemilihan 2019 akan menjadi pemilihan umum pertama di Indonesia. Sebelumnya, pemilihan diadakan pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Pada tahun 1999, presiden tersebut masih terpilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Yudhoyono menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Pada Pemilu 2004, pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah orang pertama yang dipilih oleh masyarakat Indonesia.

UU No. 23/2003, yang menetapkan pencalonan presiden atas 15 persen kursi DPR dan 20 persen suara nasional, membantu mengantarkan Yudhoyono dan Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2004.

Ketika Yudhoyono memutuskan, ambang batas nominasi presiden meningkat menjadi 20 persen dan 25 persen melalui UU No. 42/2008, yang memberi Yudhoyono jabatan lain sebagai presiden, dari 2009 sampai 2014, dengan Boediono sebagai wakil presiden.

Ambang batas menjadi masalah setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum 2019 akan dilaksanakan bersamaan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak mempertanyakan tingkat ambang pencalonan presiden karena dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mempertahankan ambang batas kepresidenan 20-25 persen dalam undang-undang pemilihan umum yang baru diundangkan.

Sudah menjadi kenyataan politik bahwa ambang batas presiden diterapkan pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Dalam sistem demokrasi-konstitusional, ketidakpuasan terhadap hukum menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Biarkan Mahkamah Konstitusi memeriksa undang-undang pemilihan umum, dan pihak-pihak harus siap menerimanya.

Post A Comment: