PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai nilai saham di perusahaan yang akan dilakukan divestasi. Pemerintah dan Freeport.
The Garsberg Mine, Tambang Freeport di Papua.

Jakarta, Pilkita.com - PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai nilai saham di perusahaan yang akan dilakukan divestasi. Pemerintah dan Freeport baru-baru ini sepakat untuk membentuk tim independen untuk menentukan nilai sahamnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral M. Teguh Pamudji mengatakan telah terjadi kemajuan dalam pembahasan empat isu utama antara pemerintah dan Freeport Indonesia.

Keempat isu tersebut adalah pengembangan smelter, perpanjangan operasi, pajak dan divestasi saham. Namun, belum ada kesepakatan akhir mengenai nilai saham yang akan divestasi.

"Mengenai perpanjangan operasi, telah disepakati bahwa perpanjangan berikutnya akan berlangsung selama 10 tahun atau sampai 2031. Dengan syarat mereka harus mengajukan perpanjangan dan mendapat persetujuan dari pemerintah. Sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk menyetujuinya atau tidak, "kata Teguh saat jumpa pers, Rabu (26/7) di Jakarta.

Terkait pajak, Teguh mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan dasar hukum berupa peraturan pemerintah (PP) tentang perpajakan IUPK dan kontrak pertambangan batubara (PKP2B). Peraturan tersebut bertujuan untuk menghindari pajak berganda oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dihubungi terpisah, Direktur Kajian Strategis Sumber Daya Indonesia Budi Santoso mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan harga saham Freeport yang akan divestasi.

Pemerintah harus memperkirakan nilai saham Freeport yang akan didivestasi dengan menggunakan harga pada akhir kontrak pada 2021 dan tidak pada akhir kontrak setelah perpanjangan.

"Divestasi adalah bagian penting dari perpanjangan. Perhitungan nilai saham didasarkan pada izin yang ada. Itu berarti, jika divestasi terjadi sebelum perpanjangan operasi, maka hak divestasi pemerintah hanya akan sampai 2021. Harusnya hati-hati dalam hal ini, "kata Budi.


50 tahun Freeport beroperasi di Papua

Dalam merespons pemerintah, wakil presiden korporat Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan perusahaan sedang mempelajari persentase saham yang akan divestasi dan nilainya. Menurutnya, keempat isu di atas meja dalam negosiasi dengan pemerintah tidak dapat dipisahkan.

Sebelumnya, Freeport memasukkan cadangan mineral di wilayah operasinya dengan asumsi bahwa penyuluhan operasionalnya akan sampai tahun 2041. Sementara itu, pemerintah menganggap periode operasi Freeport hanya sampai tahun 2021.

Pada tahun 2015, Freeport menawarkan 10,64 persen taruhannya kepada Pemerintah Indonesia mencapai US $ 1,7 miliar (setara Rp 22,6 triliun dengan harga Rp 13.300 per dolar AS). Sementara menurut perhitungan pemerintah saat itu, nilai sahamnya sekitar $ 600 juta, kurang dari setengah jumlah yang diminta oleh Freeport.

Setelah 50 tahun beroperasi di Papua, saham pemerintah Indonesia di perusahaan pertambangan emas, tembaga dan perak adalah 9,36 persen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 / 2017, Freeport wajib melepaskan sekurang-kurangnya 51 persen sahamnya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan milik negara, perusahaan milik negara dan perusahaan swasta nasional.

Post A Comment: