PT Freeport Indonesia telah sepakat untuk memenuhi persyaratan divestasi 51 persen sahamnya ke pemerintah Indonesia
Lubang kawah besar di tambang "The Grasberg Mine" milik Freeport di Papua Indonesia.

Jakarta, PILKITA - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia telah sepakat untuk memenuhi persyaratan divestasi 51 persen sahamnya ke Pemerintah Indonesia. Proses negosiasi kesepakatan itu akan dibahas lebih rinci lagi kemudian.

Syarat divestasi 51 persen diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan perusahaan pertambangan Amerika Serikat telah sepakat untuk melakukan divestasi 51 persen sahamnya ke pihak Indonesia. Prosedurnya masih dinegosiasikan.

"Kalau soal divestasi dan pembangunan smelter. Menurut saya, pada prinsipnya, semuanya sudah beres. Tidak ada yang baru, sebenarnya. Kami sekarang menunggu untuk membahas perpajakan," ungkap Jonan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara di Jakarta, Senin (21/8).

Jonan tidak menjelaskan apakah saham tersebut akan dijual ke perusahaan swasta atau badan usaha milik negara (BUMN).


Kepentingan Nasional

Ignasius Jonan berjanji untuk menjelaskan rincian skema divestasi setelah negosiasi akhir selesai, namun menolak memberikan komentar mengenai tawaran pemerintah tersebut ke Freeport Indonesia.

"Pemerintah akan mengakomodasi kepentingan bangsa. Itulah hal utama yang harus dilakukan," kata Jonan.

Meski persyaratan divestasi sudah disetujui, namun masalah terkait perpajakan dan pembayaran lokal belum dilunasi. Isu-isu ini berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan dan ini adalah kementerian yang berwenang menjelaskannya, katanya.

"Silahkan ditanyakan ke Menteri Keuangan," Jonan menambahkan.

Jokowi dan Jonan mengadakan pertemuan tertutup pada hari Senin pagi, yang berlangsung sekitar satu jam dan 30 menit. Jonan enggan menjelaskan semua masalah yang didiskusikan dengan Presiden karena menurutnya tidak pantas menjelaskannya kepada wartawan.

Jonan hanya menjawab sejumlah pertanyaan, salah satunya adalah tentang masa depan operasi PT Freeport Indonesia.

Divestasi saham diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Artikel tersebut menetapkan bahwa pemegang IUP dan IUP khusus untuk penanaman modal asing, setelah lima tahun melakukan produksi komersial, wajib secara bertahap melakukan divestasi sahamnya paling sedikit 51 persen sampai dengan tahun ke 10 operasinya kepada orang Indonesia. Pesta.

Divestasi dapat dilakukan secara bertahap: setidaknya 20 persen pada tahun keenam, 30 persen di tahun ketujuh, 37 persen pada tahun kedelapan, 44 persen pada tahun kesembilan dan 51 persen pada tahun ke 10.


Divestasi 51 Persen di Freeport bersifat mutlak

Menteri Koordinator Kelautan Luhut Binsar Pandjaitan telah menegaskan kembali bahwa divestasi 51 persen saham di Freeport Indonesia tidak dapat dinegosiasikan. Perusahaan juga diharuskan membangun pabrik peleburan di dalam negeri dalam lima tahun ke depan.

Seiring negosiasi berlanjut, Luhut yakin kedua hal tersebut akan disepakati oleh pemerintah dan Freeport Indonesia. Dua poin lainnya yang dinegosiasikan adalah perpanjangan kontrak dan stabilitas investasi.

"[Negosiasi] sedang berlangsung; Tidak mungkin tidak mencapai kesepakatan. Divestasi 51 persen saham dan isu peleburan tidak dapat dinegosiasikan," kata Luhut.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan dari siapa pun, termasuk Freeport, dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kendati demikian, pemerintah akan menghormati Kontrak Karya yang ada (KK) yang akan berakhir pada 2021.

Dengan demikian, Tambang Papua akan diserahkan ke Indonesia setelah kontrak berakhir.


Mengenai permintaan Freeport Indonesia untuk memperpanjang kontraknya sampai 2041, Luhut mengatakan akan dinegosiasikan begitu sebuah kesepakatan resmi mengenai divestasi tercapai.


Privatisasi Freeport Indonesia

Saham tersebut kemudian harus dijual ke pihak Indonesia, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau kabupaten / kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik pemerintah daerah dan perusahaan swasta.

Pemerintah pusat mendapat opsi pertama untuk membeli saham tersebut, namun jika menurun, saham tersebut ditawarkan kepada pemerintah daerah dan perusahaan swasta.

Secara terpisah, wakil presiden yang bertanggung jawab atas komunikasi korporat di PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, tidak memberikan jawaban yang jelas saat ditanya tentang pernyataan Jonan.

Menurutnya, empat poin yang dinegosiasikan dengan pemerintah Indonesia terkait dengan paket negosiasi terpadu.

Riza mengatakan, "Seperti yang telah kami katakan, semua poin dalam negosiasi merupakan bagian dari paket negosiasi terpadu. Divestasi tersebut merupakan satu dari empat poin negosiasi."

Ditambahkan Riza, negosiasi dengan pemerintah masih berlangsung dan termasuk isu terkait divestasi.


Post A Comment: