Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Vietnam Nguyen Phu Trong di Istana Merdeka Jakarta
Konferensi Pers Presiden Joko widodo dan Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Vietnam Nguyen Phu Trong di Istana Merdeka di Jakarta pada hari Rabu (23/8).

Jakarta, PILKITA - Indonesia dan Vietnam telah menyepakai untuk bekerja sama di lima sektor, yaitu pendidikan, pembangunan pedesaan, lapangan batubara, pemanfaatan gas di perbatasan kontingen, hukum dan kelautan, dan pengamanan pantai.

Demikian yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam sebuah konferensi  pers bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Vietnam Nguyen Phu Trong di Istana Merdeka di Jakarta pada hari Rabu (23/8).

Dalam pertemuan bilateral kedua negara tersebut, setidaknya pembahasan berfokus pada tiga isu utama. "Perbaikan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan, perdagangan dan investasi, dan kelautan dan perikanan," kata Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Nguyen dan delegasi terbuka dan produktif.

"Sejak 2013, Indonesia dan Vietnam juga bersatu di Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Vietnam saat ini menjadi Ketua APEC dan akan menjadi tuan rumah KTT APEC di bulan November," ungkap Presiden Jokowi.

Jokowi dan Phu Trong menjadi saksi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama untuk kerja sama di lima bidang, yang diwakili oleh kementerian berwenang masing-masing negara.

MoU tentang pendidikan ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri Vietnam, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Muhajir Effendy.

Kerjasama pembangunan pedesaan ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Kerjasama di bidang batu bara, pemanfaatan gas di perbatasan kontingen ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Tran Tuan Anh.

Kerjasama di bidang hukum ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Vietnam Le Thanh dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Hamonangan Laoly.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo dan Komandan Penjaga Pantai Vietnam Letnan Nguyen juga menandatangani surat pernyataan bersama.


Masalah Laut Cina Selatan

Sebelumnya, Widodo bertemu Nguyen Phu Trong untuk membahas masalah Laut Cina Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Widodo menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN.

"Kami telah berbicara tentang pentingnya bekerja sama, serta visi 2025 tentang masyarakat ASEAN dan juga telah membahas kemajuan yang dicapai dalam membangun dasar yang kuat untuk peraturan norma komprehensif di Laut Cina Selatan," katanya.

Widodo menyatakan bahwa kedua negara juga telah sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai kekuatan pendorong untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan regional.

Sementara itu, Trong mengatakan bahwa partainya percaya bahwa pembicaraan untuk menangani masalah Laut China Selatan sangat bermanfaat.

"Dalam menangani masalah Laut Cina Selatan, saya merasa puas bahwa pertemuan ini akan memperbaiki hubungan dan memastikan hasil yang baik bagi kedua negara, terutama kontribusi semua pihak, termasuk masyarakat," katanya.

Trong menambahkan bahwa partainya berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Widodo dan masyarakat Indonesia dan mengharapkan adanya hubungan bilateral yang lebih kuat.

Post A Comment: