Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


PENGUMUMAN NOMOR: SEK.KP.02.01-490
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUSLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2017

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

  1. Sekretariat Jenderal. 
  2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
  3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  5. Direktorat Jenderal lmigrasi. 
  6. Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual.
  7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. 
  8. lnspektorat Jenderal.
  9. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
  10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
  12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, D.1. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, KalimantanTengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Balai Harta Peninggalan, dan Rumah Sakit Pengayoman)


II.  JABATAN,  KUALIFIKASI  PENDIDIKAN   DAN JUMLAH  ALOKASI  FORMASI




Catatan:
P = Pria dan W = Wanita, kuota pria dan wanita pada tabel di atas hanya berlaku untuk formasi pelamar dengan kriteria umum  sedangkan formasi bagi pelamar dengan kriteria cumlaude, disabilitas dan putra/putri Papua dan Papua Barat tidak didasarkan pada kuota pria dan wanita.


III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing  jabatan di peruntukan bagi pelamar  dengan kriteria :
  • Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik (cumlaude / dengan pujian) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude / pujian pada ijasah atau transkrip nilai.
  • Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
  • Putra / Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria menamatkan pendidikan SD, SMP / SLTP, dan SMU / SLTA di wilayah Papua dan Papua Barat atau berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan / kepala desa).
  • Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c di atas.
2.   Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.


IV. PERSYARATAN PELAMARAN
  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Tidak  pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
  3. Tidak  pernah  diberhentikan  dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat  sebagal  PNS,  anggota  TNI / POLRI,   Pegawal  BUMN / BUMD  atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  4. Tidak  berkedudukan  sebagai  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Pegawai   Negeri  Sipil, Prajurit TNI,  anggota Polri, dan siswa sekolah  ikatan dinas Pemerintah.
  5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau ter1ibat politik praktis.
  6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
  7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
  8. Tidak  memiliki  ketergantungan terhadap  narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang  masih berlaku wajib dilengkapi setelah  peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
  9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Bagi Wanita  tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik  anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
  11. Pelamar  merupakan lulusan:
  • Dokter  Spesialis,  Dokter  Umum,  Sarjana/S-1   dan Diploma III / D III    dengan  Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75  (dua koma tujuh lima). Khusus  untuk pelamar dengan kategori Putra/Putri Papua dan Papua Barat IPK minimal adalah 2,50 (dua koma lima puluh).
  • SLTA  Sederajat dengan nilai minimal pada ljazah rata-rata 7,0  (tujuh koma nol)  atau 3  (tiga) skala 1 sampai 4 atau B dan diutamakan memiliki  keterampilan komputer (merarnpirkan sertifikat komputer). Khusus untuk petarnar dengan kategori Putra/Putri  Papua dan Papua   Barat dengan  nilai minimal pada ljazah  rata-rata 6,0 (enam koma nol) atau 2 (dua) skala 1 sampai 4 atau C dan diutamakan memiliki keterampilan komputer (melampirkan sertifikat komputer).
12.  Usia pada tanggal 1 Agustus 2017 :
  • Minimal 18 tahun dan Maksimal 33 Tahun 0 Bulan 0 Hari  untuk  Dokter  Spesialis, Dokter Umum Sarjana / S-1
  • Minimal 18 tahun dan Maksimal 30 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Diploma III /D-III
  • Minimal 18 tahun dan Maksimal 28 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk SLTA
13.  Tinggi  badan untuk  pelamar jabatan Anal is Keimigrasian   dan Pemeriksa  Keimigrasian
       a. Pria minimal 165 cm
       b. Wanita minimal 158 cm

14. Tinggi badan  untuk pelamar jabatan penjaga tahanan
        a. Pria minimal 160 cm
        b. Wanita minimal 155 cm

15. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Diploma /I/ID-Ill dan SLTA Sederajat yang mendaftar pada Kantor Wilayah harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP. Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP dan ingin mendaftar pada wilayah domisilinya, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili minimal 1 (satu) tahun pada wilayah tersebut.


V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar dengan Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S-1:
a.   Dokumen persyaratan terdiri dari ·.
1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta,   diketik mengunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,-  dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dapat diunduh di laman: https://sscn.bkn.go.id )
2) Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telamelakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
3) Apabila  domisili pelamar tidasesuai dengan alamat  KTP, yang bersangkutan harumembuat surat keterangadari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili dtempat  tersebut minimal 1 tahun .
4ljazah dan Transkrip Nilai ljazah asli.
5)  Surat Pernyataan harus diketik  menggunakan komputer, bermaterai  Rp.6000,- da ditandatangani olepelamadengan pena berwarna  hitam  (format  surat pernyataan  dapat diunduh   dilaman:  https://sscn.bkn.go.id )
6Pas photo berlatar belakang  warna merah berukuran  3 x 4 (1  lembar)
b.  Pendaftaradan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman : https://sscn.bkn.go.id dengan  menggunakan  Nomolnduk   Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)  I Nomor lnduk  Kependudukan (NIK)   pada Kartu  Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
c.   Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai  pada tanggal   Agustus 2017 s.d.  31 Agustus 2017 (ditutup  pukul 23.59  WIB).
d.   Pelamar   yang  dinyatakan    lulus seleksi  administrasi  dapat  mencetak  kartu  peserta ujian  secara online melalui  laman https://sscn.bkn.go.id   dimula pada  tangga6 September 2017 s.d 9 September 2017.

2. Pelamar dengan Kualifikasi Pendidikan Diploma Ill I D-III dan SLTN Sederajat :
a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam yang (format surat lamaran dapat diunduh dilaman: https://sscn.bkn.go.id ).
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
3) Apabila domisili pelarnar tidak sesuai dengan alarnat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut minimal 1 tahun.
4) Fotokopi ljazah I STTB dan Daftar Nilai pada ljazah I STTB.
5) Fotokopi ljazah SD, ijazah SLTP dan ljazah SLTA sebagai bukti pelamar menamatkan sekolah di wilayah Papua dan Papua Barat atau Asli Surat keterangan dari kelurahan I kepala desa yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli dari Papua Khusus untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan kriteria pelamar Putr/ Putri Papua dan Papua Barat.
6) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh dlamanhttps://sscn.bkn.go.id ).
7) Pas photo terbaru berlatar belakang warna merah berukuran 3 x 4 sebanya4 lembar.
8) Lembar bukti pendaftaran yang dicetak dari laman  https://sscn.bkn.go.id .
b.Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman : https://sscn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor lnduk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
c. Pendaftaran online dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 26 Agustus 2017
(ditutup pukul 23.59 WIB).
d. Setelah mendapatkan kartu pendaftaran, pelamar mengirimkan berkas lamaran sesuai persyaratan pelamaran melalui PO. BOX dari masing-masing Kantor Wilayah yang dituju (daftar alamat PO. BOX terlampir).
e. Batas waktu penerimaan berkas lamaran pada PO. BOX paling lambat diterima pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 16.00 waktu setempat.



VI. TAHAPAN SELEKSI

1.    Tahapan Seleksi Dokter Spesialis, Dokter Umum  dan Sarjana / S-1:
   a.  Seleksi Adrninistrasi
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
   c. Seleksi  Kompetensi  Bidang  (SKB) terdiri  dari  :
      - Substansi Jabatan menggunakanComputer Assisted Test (CAT) dengan bobot  50%.
      - Wawancara dengan bobot 50%.
   d. Khusus pelamar jabatan pengelola Teknologi   lnformasi,  Seleksi  Kompetensi Bidang
        (SKB) terdiri dari :
       - Praktik kerja komputer dengan  bobot 50%.
       - Wawancara dengan bobot 50%.

2.   Tahapan   Seleksi   Diploma   Ill / D-III
    a. Seleksi Administrasi terdiri dari :
       - Verifikasi  dokumen  lamaran yang diterima  melalui PO.  BOX
       - Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
    b.  Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted  Test (CAT)
    c. Seleksi Kompetensi Bidang  (SKB) terdiri dari :
      - Substansi  Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%.
       - Pengamatan  Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 50%.

3.    Tahapan  Seleksi SLTA I Sederajat 
    a. Seleksi  administrasi terdiri dari :
       - Verifikasi  dokumen  lamaran yang diterima melalui PO. BOX
       - Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
    b.  Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted  Test (CAT)
    c.  Seleksi Kompetensi   Bidang (SKB) terdiri dari :
       - Kesamaptaan dengan bobot 50%.
       - Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 50%.


VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi :
a. Kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana I S-1 didasarkan pada hasil Verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman http://cpns.kemenkumham.go.id .
Bagi pelarnar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscn.bkn.go.id

b. Kualifikasi pendidikan Diploma III I D-III dan SLTN Sederajat didasarkan pada :
- Hasil verifikasi dokumen yang telah diterima rnelalui PO. BOX, hasil verifikasi tersebut akan diumumkan oleh panitia pada laman http://cpns.kemenkumham.go.id.
- Bagi pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen melalui PO BOX wajib melakukan verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan.
- Hanya pelamar yang lulus verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan yang mendapatkan kartu peserta ujian dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan dalam satu wilayah.

4. Dengan pertimbangan peluang kelulusan, terhadap peserta yang mendaftar pada jabatan Penjaga Tahanan (nomor 1) dan Pemeriksa Keimigrasian Terampil (nomor 4) yang telah lulus SKD di satu wilayah diberikan kesempatan untuk berpindah ke wilayah lain yang kuota formasinya belum terpenuhi, kecuali untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Perpindahan tersebut dilakukan denqan cara melakukan pendaftaran secara online pada laman http://cpns.kemenkumham.go.id . dengan konsekuensi mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) dan penempatan tugas pada wilayah tersebut Jumlah peserta yang dimungkinkan rnelakukan pindah lokasi mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tidak melebihi 20% dari kuota formasi yang ada di wilayah tersebut.

5.Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi. 

VII. Lain-Lain

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website pada tanggal 11 Juli 2017.

2. Tempat Pelaksanaan tahapan seteksi :
- Untuk kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S1 dilaksanakan di Jakarta
- Untuk kualifikasi pendidikan Diploma Ill I D-III dan SLTA/Sederajat dilaksanakan di masing-masing Kantor Wilayah, khusus alokasi formasi Kalimantan Utara pelaksanaan seleksi dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur

3. Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Kalimantan Utara penetapan penempatan tugas pertama di Kantor Wilayah Kalimantan Timur sepanjang belum beroperasinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Utara.

4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

5.  Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri / digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.

6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang
menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

7.   Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai I tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

10. lnformasi lebih lanjut dapat dilihat di http://cpns.kemenkumham.go.id

11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Tahun Anggaran 2017 dapat mengubungi Call Center yang dapat dihubungi:
- Telephone (021) 5253004 (ext. 310) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d.
16.00 WIS
12. Pengaduan Pelaksanaan seleksi CPNS di Nomor 08157290951 (hanya menerima whatsApp dan SMS)




Sumber: https://sscn.bkn.go.id/pengumuman_pendaftaran


Post A Comment: