Pavel Durov dan Menteri Rudiantara tiba di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika sekitar pukul
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dan CEO Telegram Pavel Valeryevich Durov.

Jakarta, PILKITA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menerima CEO Telegram Pavel Valeryevich Durov, yang sedang berkunjung ke Jakarta untuk menindaklanjuti proses mekanisme penanganan konten negatif sebagai persyaratan dalam normalisasi aplikasi tersebut setelah sebelumnya diblokir oleh Kementerian.

"Pertemuan ini diadakan untuk menindaklanjuti Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure/SOP) dalam menangani konten negatif," kata Menteri, bersama Durov di sampingnya, di gedung Kementerian di Jakarta, Selasa (1/8).

Pavel Durov dan Menteri Rudiantara tiba di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika sekitar pukul 13:45 setelah makan siang bersama dan pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung dari pukul 2 hingga 3 sore.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya telah melaporkan telah memblokir aplikasi pesan instan berbasis web Telegram pada 14 Juli karena konten negatif yang beredar di dalamnya, terutama mengenai terorisme, yang menyimpang jauh dari peraturan negara yang diterapkan di negara tersebut.

Sebelum pemblokiran tersebut, Kominfo telah mengirimkan email ke kantor Telegram mengenai prosedur penanganan konten negatif, namun Kementerian tersebut tidak menerimatanggapan apapun sehingga mereka memutuskan untuk melarang penggunaan aplikasinya di negara tersebut.

Kantor Telegram, yang mengetahui tentang pemblokiran laporan media tersebut kemudian menyatakan komitmennya untuk berkomunikasi dengan Kementerian mengenai perselisihan tersebut.

Menteri Rudiantara menyambut baik kesiapan Telegram untuk berkomunikasi dan Kementeriannya menyatakan bahwa mereka menunggu tanggapan dari perusahaan untuk menormalkan kembali aplikasi tersebut.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berniat untuk menindaklanjutinya dan salah satu cara yang mungkin adalah melalui pembentukan saluran pemerintah, sehingga komunikasi antara Telegram dan Kementerian dapat lebih cepat dan efisien.

Kementerian juga telah meminta untuk menjadi Trusted Flager dan diberi kewenangan terhadap akun dan kanal dalam layanan aplikasi.

Pemerintah Indonesia juga meminta telegram mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

Direktur Jenderal dan Informatika Kementerian Agama Samuel A Pangerapan percaya bahwa hal itu akan memudahkan koordinasi antara kantornya dan aplikasinya, terutama dalam menangani konten negatif yang mencakup masalah terorisme.

Post A Comment: