perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan, Nunukan (Kalimantan Utara), perbatasan Indonesia-Timor Leste di Belu, Timor Tengah Utara, dan Malaka, dan perbatasan Indonesia-Papua Nugini Di Skouw, Jayapura
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Kalimantan, PILKITA - Pembangunan daerah perbatasan negara, tidak hanya bertujuan untuk membuat daerah lebih makmur atau membuatnya relatif setara dengan daerah lain, namun juga untuk memperkuat nasionalisme.

Pembangunan daerah perbatasan yang telah menjadi prioritas pemerintah, sudah mulai berbuah, terutama di bidang infrastruktur. Namun, beberapa daerah di sepanjang perbatasan negara masih menikmati pembangunan infrastruktur dan ekonomi sosial.

Kehadiran negara, seperti melalui fasilitas dasar, akan membuat orang-orang di daerah perbatasan merasa bahwa mereka diurus. Dengan demikian, mereka punya alasan untuk memperjuangkan entitas yang disebut Indonesia.

Pada 2015-2017, pembangunan wilayah perbatasan pemerintah mencakup tujuh posko lintas batas (PLBN), dan rencananya akan membangun sembilan lagi pada tahun 2019. Tujuh pos perbatasan adalah: PLBN Aruk, Sambas (Kalimantan Barat); PLBN Entikong (Kalimantan Barat); PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat); PLBN Motaain, Belu (Nusa Tenggara Timur / NTT); PLBN Motamasin, Malaka (NTT); PLBN Wini, Timor Tengah Utara (NTT); Dan PLBN Skouw, Jayapura (Papua).

Saat kita mengunjungi tiga daerah perbatasan darat, yaitu perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan, Nunukan (Kalimantan Utara), perbatasan Indonesia-Timor Leste di Belu, Timor Tengah Utara, dan Malaka, dan perbatasan Indonesia-Papua Nugini Di Skouw, Jayapura. Kunjungan pengamatan tersebut mengkonfirmasikan kurangnya infrastruktur dasar di ketiga lokasi tersebut.

74 persen indeks pembangunan manusia untuk 134 kabupaten / kota perbatasan berada di bawah indeks nasional rata-rata pada tahun 2015, yang mencapai 69,55. HDI menghitung tiga komponen usia dan kesehatan, pengetahuan dan kehidupan. Standar.


Pembangunan di wilayah perbatasan

Meski IPM di kabupaten / kota perbatasan lebih rendah dari indeks nasional, kehadiran negara bisa dirasakan di tiga wilayah perbatasan yang dikunjungi. Di Krayan, sebuah depot bahan bakar Pertamina dibangun pada tahun 2016, sementara penduduk setempat sebelumnya mengandalkan bahan bakar dari Malaysia. Di Skouw, selain mengembangkan PLBN, pemerintah juga membangun jalan ke kampung di distrik Muara Tami yang berbatasan dengan PNG. Sejak tahun 2015, Skouw Sae, Skouw Yambe dan kampung Skouw Mabo di distrik Muara Tami memiliki listrik 24 jam.

"Kami melihat perkembangan di sini," kata Benyamin Totto, 52, seorang petani dari kampung Skouw Sae.

Di sepanjang perbatasan dengan Timor Leste, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan jalan dari ujung utara Motaain (Belu) ke Motamasin (Malaka) di ujung selatan.

Kepala Dinas Jalan dan Jembatan NTT Bambang Nurhadi mengatakan pembangunan jalan perbatasan sepanjang 176,19 kilometer ditargetkan selesai pada 2019. Namun, dari 23 desa di Krayan, hanya delapan yang menerima listrik dari perusahaan negara PLN, dengan pasokan listrik hanya 12 jam. Jalan yang ada menghubungkan hanya ibukota Krayan, Long Bawan, sampai Ba'kelalan dan Lawas di Sarawak, Malaysia. Sementara akses darat dari Krayan ke daerah lain belum dibuka. Krayan hanya bisa diakses dari daerah lain di Kalimantan Utara dengan pesawat 12 tempat duduk.

Sementara itu, rumah sakit Pratama di Krayan Barat tidak memiliki fasilitas medis, dan perkembangannya telah berhenti, dan puskesmas di Long Bawan hanya dapat memberikan perawatan medis dasar karena keterbatasan fasilitas. "Untuk mendapatkan perawatan medis karena patah kaki, kami harus naik pesawat ke Tarakan," kata Sukirno, kepala puskesmas Krayan.

Kondisi tersebut mendorong pemimpin suku Dayak Lundayeh, Dayak Lundayeh, 74, untuk membuat ancaman pada 2013 untuk memindahkan penanda perbatasan dan memindahkan Krayan dari wilayah Indonesia. "Bukan berarti kita berniat menjadi bagian dari Malaysia. Kami hanya ingin keluar dari Indonesia jika tidak ada perhatian, "katanya.

Banyak penduduk di sepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste merasa sulit untuk mengakses air bersih sementara di desa Silawan, kecamatan Tasifeto Timur, Belu, sejumlah penghuni tidak menerima listrik dari PLN.

Kepala Dinas Pengelolaan Perbatasan NTT Paul Manehat mengatakan bahwa pemerintah Timor Leste pernah menawarkan subsidi listrik untuk penduduk Indonesia di daerah perbatasan, namun tawaran tersebut ditolak oleh pemerintah NTT. "Memang benar listrik diperlukan, tapi ini menyangkut martabat bangsa," kata Paul.

Dosen Filsafat Filsafat Driyarkara Augustinus Setyo Wibowo mengatakan, kehadiran negara di daerah perbatasan akan membuat masyarakat setempat lebih mampu membayangkan dirinya sebagai warga negara Indonesia, karena kehadiran negara tersebut merupakan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.


Prioritas pembangunan, kehadiran peran negara

Wakil Kepala Badan Pengelola Perbatasan Nasional (BNPP) untuk potensi perbatasan Boy Tenjuri mengatakan bahwa pemerintah serius dalam membangun daerah perbatasan, seperti yang terlihat dari kenaikan anggaran daerah perbatasan.

Pada 2015, anggaran wilayah perbatasan mencapai Rp 9,5 triliun, meningkat menjadi Rp 13 triliun pada 2016 dan menjadi Rp 16,9 triliun pada 2017. Namun, jumlahnya masih di bawah kebutuhan ideal lebih dari Rp 20 triliun per tahun, kata Boy.

Data BNPP menunjukkan bahwa 778 kecamatan di 134 kabupaten / kota di 23 provinsi berada di sepanjang perbatasan negara. Selama periode 2015-2019, pemerintah hanya mampu mengembangkan 187 kecamatan di 41 kabupaten / kota di 13 provinsi.

Post A Comment: