Skema pajak progresif dapat ditemukan dalam kebijakan pajak penghasilan negara, baik untuk perorangan maupun institusi, kata Sri Mulyani. Di bawah skema tersebut, warga membayar pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengedukasi lewat Pajak Bertutur. 

Jakarta, PILKITA - Skema perpajakan di Indonesia mencerminkan prinsip keadilan. Masalahnya terletak pada kemampuan pemerintah dalam pemungutan pajak, terutama berkenaan dengan warga negara terkaya.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (8/11). "Masalahnya lebih tentang pemungutan pajak, bukan tarif pajak itu sendiri. Sistem perpajakan kita mengadopsi skema progresif. Masalahnya adalah apakah kita bisa mengumpulkan pajak dari warga terkaya dengan efektif, "kata Sri Mulyani.

Skema pajak progresif dapat ditemukan dalam kebijakan pajak penghasilan negara, baik untuk perorangan maupun institusi, kata Sri Mulyani. Di bawah skema tersebut, warga membayar pajak yang lebih tinggi karena pendapatan mereka semakin tinggi - dan sebaliknya. Sri Mulyani mengatakan kebijakan pajak penghasilan individual mencerminkan skema progresif.

Tarif pajak penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun adalah lima persen. Tarif pajak meningkat menjadi 15 persen untuk pendapatan antara Rp 50 juta dan Rp 250 juta, 25 persen untuk pendapatan antara Rp 250 juta dan Rp 500 juta dan 30 persen untuk pendapatan di atas Rp 500 juta.

Sedangkan untuk pendapatan institusional, Sri Mulyani mengatakan tarif pajak di Indonesia sama dengan negara lain di wilayah ini. Tantangannya adalah mencegah penghindaran pajak. Sri Mulyani juga mengakui bahwa pajak final tidak mencerminkan prinsip keadilan. Pajak final adalah pajak yang dikenakan secara langsung atas penghasilan kotor. Ini relevan untuk bisnis tanpa pembukuan yang tepat, seperti usaha kecil.


Perbaiki Sistem Perpajakan 

Namun, skema pajak akhir adalah isu yang banyak diperdebatkan, karena dipaksakan pada pendapatan dari aset yang umumnya terkait dengan kelompok terkaya, seperti pajak final atas dividen, deposito berjangka, kepentingan kewajiban dan penyewaan properti. Sri Mulyani tidak merinci masalah ini.

"Kami akan terus memperbaiki sistem perpajakan. Baru-baru ini, saya meminta tim perpajakan untuk mempelajari praktik kebijakan pajak global untuk melihat apakah ada area dalam kebijakan pajak atau pajak penghasilan tambahan kami, baik untuk individu dan institusi, yang dapat ditingkatkan untuk mencapai prinsip keadilan dengan lebih baik, "dia Kata.

Direktur Eksekutif Analisis Perpajakan Indonesia Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan perpajakan dan perpajakan belum efektif dalam mempersempit kesenjangan pendapatan negara. Skema yang ada sebenarnya berkontribusi pada pelebaran jurang pemisah.

Post A Comment: