Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Gubernur DKI Jakarta yang baru diresmikan Anies Baswedan dan Deputi Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

PILKITA, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Gubernur DKI Jakarta yang baru diresmikan Anies Baswedan dan Deputi Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno untuk menjaga persamaan penduduk kota Jakarta, setelah pidato pertama gubernur tersebut dikritik.

Komentar Luhut tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan politik Anies pada Senin (16/10).

"Selamat kepada mereka, semoga Anies akan menjadi gubernur yang hebat dan wakilnya Sandi juga, gubernur semuanya," ungkap Luhut di Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2017.

"Istilah pribumi dan non-pribumi tidak boleh digunakan Seharusnya tidak ada dikotomi, pastilah gubernur semua partai, semua kelompok, etnis, agama, karena mereka yang memilihnya juga berasal dari berbagai kelompok, " terang Luhut.

Anies memicu kontroversi dengan pidato pengukuhannya di Balaikota, Senin.

"Sebelumnya, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Hari ini kita mandiri, dan inilah saatnya menjadi tuan rumah di negara kita sendiri," katanya.

Anies mengatakan, anggota masyarakat harus mendapatkan keuntungan dari kemerdekaan dan ideologi resmi negara Pancasila.

"Pancasila harus menjadi kenyataan di ibu kota. Masing-masing prinsipnya harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari ... Indonesia bukan negara yang berlandaskan satu agama, tapi juga tidak sekuler," kata Anies.

Istilah "pribumi" dalam sambutannya telah menarik kritik di Indonesia dan luar negeri.

Tom Pepinsky, seorang profesor di Cornell University, mengatakan bahwa setiap orang Indonesia akan mengerti bahwa dengan menggunakan kata "pribumi" Anies menargetkan orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa.

"Setiap orang Indonesia yang mendengar pidato ini akan mengerti bahwa hal itu menargetkan orang Indonesia Tionghoa," kata Pepinsky dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh New Mandala pada hari Selasa.

Aktivis hak asasi manusia terkemuka Indonesia Hendardi dari Setara Institute juga menyampaikan ketidaksetujuannya pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa pada hari kerja pertamanya, Anies harus fokus pada penyembuhan emosional setelah kampanye gubernur yang rasial dan beragama, namun dia hanya memperkuat divisi tersebut.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa meskipun Anies mengatakan bahwa konteks pidatonya mengacu pada masa kolonial Indonesia, penggunaan "pribumi" salah.

"Akan sangat berbahaya jika pidato tersebut mengilhami pemerintah Jakarta untuk menciptakan kebijakan diskriminatif," kata Usman dalam sebuah pernyataan.

Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, pada tahun 1998 menyaksikan kerusuhan massal yang menargetkan orang Indonesia Tionghoa. Wabah kekerasan bermotif agama juga telah tercatat dalam beberapa dekade terakhir.

Post A Comment: