Hoax Registrasi Kartu Prabayar Paling Lambat 31 Oktober 2017 mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Klarifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) prihal beredarnya pesan hoax berisi kewajiban registrasi pemilik SIM seluler yang berakhir batas waktunya pada tanggal 31 Oktober 2017.

Jakarta, PILKITA - Telah beredar informasi hoax di masyrakat berupa pesan berantai layanan pesan singkat WhatsApp yang berisi kewajiban registrasi kartu SIM prabayar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) paling lambat dilakukan hari Selasa (31/10).

Dalam pesan itu diinformasikan, jika tidak melakukan registrasi hari pada 31 Oktober 2017 maka kartu SIM prabayar akan tidak berfungsi dan diblokir secara bertahap.

Pesan hoax yang mulai ramai berseliweran tersebut mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Informasi tersebut dipastikan tidak benar alias hoax. Pasalnya, tanggal 31 Oktober 2017, adalah mulai berlakunya aturan soal registrasi kartu SIM prabayar tersebut.

Untuk mengklarifikasi berita palsu tersebut Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Noor Iza mengatakan pada 31 Oktober 2017, pemerintah baru mulai memberlakukan registrasi kartu SIM prabayar.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017.

"Registrasi ulang kartu SIM prabayar dengan validasi NIK KTP dan nomor KK diberi tenggat waktu hingga 28 Februari 2018, bukan 31 Oktober 2017, caranya juga bisa via SMS, situs, atau ke gerai" kata Noor Iza, pada Selasa (31/10/2017) di Jakarta.

Dalam kebijakan itu diterangkan, bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M Ramli menjelaskan sanksi akan diterapkan bertahap. Pada tahap awal, pemerintah akan memblokir layanan panggilan telepon dan SMS bagi pelanggan yang tak melakukan registrasi hingga 30 hari setelah batas akhir, yakni 30 Maret 2018.

"Lalu ditambah waktu 15 hari lagi (jika pelanggan belum registasi) mereka tidak akan bisa melakukan panggilan, menerima panggilan, SMS, dan akses internet pun dimatikan," ungkap Ahmad.

"Nama ibu kandung tidak perlu karena itu kami anggap sebagai super password dan itu sangat riskan untuk di-share," terang Ahmad saat sosialisasi registrasi kartu SIM berdasarkan data kependudukan di Kantor Kemkominfo.

Sekadar informasi, data nama ibu kandung biasanya diminta dalam pendaftaran akun perbankan termasuk saat nasabah mengisi aplikasi kartu kredit. Karena berhubungan dengan transaksi finansial, nama ibu kandung disebut sebagai super password dan riskan dibagikan.

Setelah itu, pemerintah akan memberi waktu 15 hari lagi agar pelanggan melakukan registrasi. Apabila hingga batas tersebut atau pada 29 April 2018, penggguna tak melakukan registrasi, kartu SIM miliknya akan diblokir.

Registrasi bisa melalui SMS ke 4444, situs khusus, serta gerai resmi masing-masing operator. Jika tidak melakukan registrasi, kartu SIM tak bisa digunakan.

Jika tidak melakukan registrasi hingga deadline yang ditetapkan, kartu SIM pengguna lama akan diblokir secara bertahap. Fungsi-fungsinya seperti menelepon, SMS, dan internet, bakal pelan-pelan lumpuh.

NIK dan nomor KK yang didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan database pendudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini untuk mencegah beredarnya penipuan dan tindak kriminal melalui ponsel.

Berikut ini format registrasi kartu SIM yang benar pada masing- masing operator:


Format registrasi untuk pelanggan baru

1. Indosat, Smartfren, Tri : NIK#NomorKK#

2. XL Axiata: Daftar#NIK#Nomor KK

3. Telkomsel: Reg(spasi)NIK#NomorKK#


Format registrasi ulang untuk pelanggan lama

1. Indosat, Smartfren, dan Tri: ULANG#NIK#NomorKK#

2. XL Axiata: ULANG#NIK#NomorKK

3. Telkomsel: ULANG(spasi)NIK#NomorKK#

Jika sudah mengetik format di atas, kirim SMS ke nomor 4444.


Post A Comment: