Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memberi penjelasan kepada  jurnalis soal tuduhan komunikasinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin terkait sikap keagamaan MUI mengenai kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Rabu (1/2/2017)


Jakarta, Pilkita.com - Tommy Sihotang, penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjelaskan akan meminta Susilo Bambang Yudhoyono untuk dihadirkan di dalam persidangan.

Permintaan itu akan dilakukan terkait dengan ucapan  Ketua Umum Partai Demokrat itu yang menyebut adapenyadapan percakapan dirinya dengan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.

"Terlintas di pikiran tim penasihat hukum kami untuk meminta majelis memanggil mantan Presiden SBY, untuk jelaskan di persidangan dari mana beliau itu bisa menyimpulkan ada penyadapan," tegas Tommy dalam sebuah diskusi bertajuk "Ngeri-ngeri Sadap" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2017).

Tommy menjelaskan, tim penasihat hukum Ahok tidak pernah mengatakan adanya penyadapan di dalam persidangan. Mereka hanya membahas mengenai adanya percakapan antara Yudhoyono dan Ma'ruf.

"Yang menarik adalah Pak SBY kalau enggak salah yang pertama yang mengatakan ada penyadapan. Jadi istilah penyadapan itu tidak keluar dari penasihat hukum," kata dia.

Tommy mengatakan, tim penasihat hukum Ahok tidak melakukan prihal penyadapan. Tim penasihat hukum Ahok ingin majelis hakim menghadirkan SBY di persidangan untuk menjelaskan semuanya.

"Yang paling soft di sidang yang akan datang kemungkinan kami akan minta majelis hakim untuk panggil, jelaskan di persidangan supaya clear, supaya jangan ada dusta di antara kita dan gunjang-ganjing," tambah Tommy.

Dalam sidang lanjutan dugaan penodaan agama yang beragendakan mendengarkan kesaksian Ma'ruf pada Selasa (31/1/2017), tim penasihat hukum Ahok menuding ada komunikasi antara SBY dan Ma'ruf.

Isinya disebut permintaan agar Ma'ruf menerima kunjungan pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, di Kantor PBNU.

Selain itu, tim penasihat hukum Ahok menyatakan komunikasi berisi permintaan Yudhoyono agar MUI segera mengeluarkan fatwa terkait ucapan Ahok saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam persidangan, tim penasihat hukum Ahok mengaku memiliki bukti atas tudingannya itu.

Post A Comment: