Korupsi e-ktp merugikan negara sebesar Rp 2 triliun libatkan orang besar
Agus Rahardjo (Ketua KPK) dan Febri Diansyah (Juru Bicara KPK) memberikan keterangan pers.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengharapkan tidak terjadi guncangan politik akibat terungkapnya perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP).

Perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar.

KPK telah memeriksa ratusan saksi dan sebanyak 14 orang dikabarkan telah mengembalikan uang suap mega proyek e-KTP.

Empat orang di antaranya diduga mantan anggota DPR yang ikut dalam pembahasan E-KTP.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan sejumlah nama yang akan disebutkan di persidangan, di antaranya adalah tokoh-tokoh besar.

Agus mengatakan "Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali."

Nama-nama besar itu, lanjut Agus, dapat publik lihat dan dengar langsung dalam persidangan perkara itu, terang Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Sidang perkara ini akan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam waktu dekat. Saat ini, pengadilan masih menentukan komposisi majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi tersebut.

"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," tambah Agus.

Agus menerangkan, penyebutan nama-nama besar yang terlibat perkara itu berarti juga akan membuka kembali penyelidikan yang baru.

"Nanti secara periodik. Kami lakukan secara berjenjang, ini dulu, habis ini siapa, itu ada  (proses)ya," ujar Agus.

Dalam Perkara dugaan kasus korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012, KPK menjelaskan akan masuk persidangan ini terdapat dua tersangka, yaitu Soegiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Keduanya dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP. Menurut KPK, proyek pengadaan E-KTP senilai Rp 6 triliun.

Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

Hanya dikembalikan Rp 250 Milyar dari Rp 2 triliun

Bulan Februari 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima penyerahan uang sebesar Rp 250 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP).

"Total uang yang telah dikembalikan kepada penyidik sebesar Rp 250 miliar," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Penyerahan uang tersebut berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam proyek pengadaan. Febri menerangkan, sumber penyerahan uang tersebut berasal dari korporasi atau vendor yang terlibat dalam proyek pengadaan, dan ada juga yang berasal dari perorangan.

KPK mengimbau bagi pihak-pihak yang memang menerima aliran dana dalam proyek E-KTP untuk segera menyerahkan uang tersebut kepada penyidik KPK.

Meski penyerahan uang tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan, penyerahan tersebut setidaknya menunjukan itikad baik untuk kooperatif dan mau bekerja sama dengan penegak hukum.

"Penyerahan uang akan jadi faktor yang meringankan dalam proses hukum," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka. KPK telah memeriksa sekitar 280 saksi yang diduga mengetahui dan ikut terlibat dalam proyek pengadaan.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Namun, terdapat kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

KPK menduga sejumlah anggota DPR ikut menerima aliran dana dalam proyek tersebut.

Post A Comment: