Supersemar - Menurut sejarahnya kekuasaan yang tidak pro rakyat ini mulai tampil sejak Soeharto diberi Soekarno “Surat Perintah sebelas Maret 1966” (Supersemar)
Reinhard Hutapea
Oleh: Reinhard Hutapea*

Setahun setelah Soeharto mengemban Supersemar, Bung Karno mengatakan, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” (Jas Merah!). Sejarah penting agar perjalanan ke depan berlangsung dengan baik. Ibarat kendaraan, sejarah adalah “sen.” Artinya jika ingin kedepan, lihat kiri-kanan dan belakang. Jangan pakai kacamata kuda yang hanya melongok ke depan.

Mengapa, kenapa dan bagaimana Bung Karno kok sampai bicara demikian? Adalah karena pengemban Supersemar telah mengambil kebijakan yang sungguh-sungguh radikal. Kebijakan yang ditempuh sungguh-sungguh tidak memedulikan lagi apa yang dilakukan sebelumnya. Apa dan bagaimana kebijakan itu sudah banyak ditulis selama ini. Yang masih jarang diulas adalah bagaimana ia meletakkan dan melembagakan suatu kekuasaan yang sangat kuat, namun tidak demokratis.

Meski dikritik, dicerca, bahkan dikutuk, karena tidak pro rakyat, kenyataannya kekuasaan absolut tersebut berlangsung hingga 32 tahun. Beberapa pakar menengarai bahwa Soeharto menerapkan pola “patrimonial, beamtenstaat, birokratik, korporatis dan sebagainya.” Namun apapun namanya yang pasti kekuasaan ini tidak memihak rakyat sama sekali.


Sistem Kerajaan

Kekuasaan demikian tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang berliku, terjal, dan panjang sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan. Menurut sejarahnya kekuasaan yang tidak pro rakyat ini mulai tampil sejak Soeharto diberi Soekarno “Surat Perintah sebelas Maret 1966” (Supersemar).

Sebagaimana setting sosio-historisnya, sejak beliau (Soeharto) diberi Surat sakti demikian, ia langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) tanpa perlawanan berarti. Selanjutnya dengan perlahan, tapi pasti, bak kudeta merangkak, ia pun melakukan desukarnoisasi (makanya Bung Karno teriak: Jas Merah!).

Singkat dan konkretnya Soeharto merubah total tatanan yang dibuat rezim sebelumnya dengan tatanan yang  baru sama sekali. Tatanan kekuasaan atau sistem politik yang cenderung “sentralistik-otoriter-militeristik”. Sedang sistem ekonominya membuka diri lebar-lebar kepada capital internasional yang populer dengan sebutan politik pintu terbuka (open door policy).

Dalam perjalanan atau empiriknya struktur yang baru ini secara perlahan, regular, dan sistemik terus mencari bentuk yang diidamkan. Suatu bentuk atau model yang akhirnya disebut dengan “demokrasi Pancasila”, namun konsep atau teorinya menyimpang dari literatur-literatur ilmu politik maupun imu ekonomi pada umumnya.

Meminjam terminology TJ. Pemple (1980) bentuk baru ini mungkin masuk dalam kategori demokrasi yang tidak lazim, alias “uncommon democracy.” Demokratis tapi distortif. Perangkat atau instrumen demokrasi, seperti “partai-partai politik, pemilu, legislatif, eksekutif, yudikatif dan perangkat-perangkat demokrasi lainnya” tersedia, namun tidak fungsional.

Tidak sebagaimana sistem politik yang diteorikan pakar-pakar demokrasi klasik maupun modern, seperti/dari mulai Rousseau, Montesquieu, Easton, Almond, Huntington dan sebagainya yang menitahkan “kebebasan, kesetaraan dan keadilan”. Input-nya demokratis, namun prosesnya selalu kebalikannya. Aneh tapi sungguh-sungguh nyata.

Apakah karena aneh atau bukan, beberapa pengamat yang intens mengikuti perkembangan demikian, mulai menguak tabir. Salah satunya adalah Ben Anderson (1980). Ia berpendapat bahwa struktur yang dibangun Soeharto itu adalah struktur yang sudah ada pada era-era primitive dahulu, yakni sistem pemerintahan kerajaan atau patrimonial.

Struktur yang sudah melembaga pada era kerajaan-kerajaan dahulu kala (Singosari dan Mataram khususnya), yang dimanfaatkan kolonial Belanda pada masa penjajahannya, dan sempat sejenak ditinggalkan Soekarno dalam pemerintahannya, setelah mendapat Supersemar dihidupkan kembali oleh Soeharto.

Meski dengan sangat perlahan, namun kasat mata dan pasti, sang pengemban Supersemar menempatkan diri bukan sebagai presiden yang demokratis, melainkan sebagai raja nan patrimonial. Hubungan, relasi atau interaksi yang dibangun atau mengemuka adalah hubungan yang asimetris, top down, hierarkis, feodal, sentralistik, dan atau otoriter.

Sebagai derivasi atau konsekuensi logisnya, masyarakat tidak pernah terlayani atau diperhatikan dalam struktur seperti itu. Struktur, sistem atau lembaga kekuasaan atau pemerintahan/birokrasi yang terbentuk hanya berputar-putar disekitar istana.

Tidak perlu kaget, kalau  praksis-praksis yang dilakukan elite-elite kemudian adalah perilaku-perilaku yang menyimpang. Praksis-praksis seperti; menjilat ke atas menginjak ke bawah, tidak sejalannya kata dan perbuatan, dan serba terjebak dalam retorika, verbalism serta euphemism, mayoritas mewarnai sistem ekonomi politik yang dipentaskan.


Demokrasi Kebablasan

Meski sistem ekonomi politik demikian dihujat, dikutuk, bahkan diberangus akhir 1990-an melalui apa yang disebut dengan reformasi dan Soeharto dilengserkan, tidak serta merta membuat perilaku elite atau pemimpin yang muncul kemudian demokratis.

Reformasi yang mendorong perubahan  politik demokratis, seperti dibatasinya masa jabatan presiden hanya dua kali, ditempuhnya pemilihan langsung memilih para pemimpin, ditegaskannya parlemen menjadi dua kamar, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, diberikannya otonomi daerah ke kabupaten/Kota, bahkan Desa, dan lain-lain, tidak dengan sendirinya membuat perilaku pemimpin dan lembaga menjadi pro kepada rakyat.

Sebaliknya menurut penelitian para antropolog, semakin ditempuh metode-metode demokratis tersebut, semakin bebas (baca; sesuka-sukanya) pula para elite membelokkan dan mendistorsikan sistem ekonomi-politik ke tatanan sebelumnya. Olle Tornquist (2005) menyebutnya sebagai “pembajakan demokrasi oleh elite-elite politik”, yaitu elite-elite politik di era Soeharto.

Dengan rapi elite-elite lama ini kembali mengonsolidasikan kekuatannya dengan solid. Mereka mengikuti era yang berubah, dan menggiringnya sesuai dengan kepentingannya. Reformasi yang bermuatan kebebasan, mereka dorong untuk terstruktur dalam ranah itu, yakni bebas hanya untuk bebas. Bukan bebas untuk kesetaraan (egalitarianism) maupun toleransi (fraternite) sebagaimana substansi demokrasi.

Dalam konteks inilah kita tangkap pernyataan Jokowi baru-baru ini yang menyatakan bahwa demokrasi kita sudah kebablasan. Demokrasi yang tampil akhirnya bukan demokrasi yang sejuk, melainkan demokrasi yang bebas sebebas-bebasnya memfitnah, menghujat, membangkitkan ekstrimisme, dan populisme yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Inilah perpolitikan kita setelah 51 tahun Supersemar.


*Staf pengajar FISIP Universitas Darma Agung Medan, Staf Ahli DPR RI 2000-2009.

Post A Comment: