Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Polisi Nasional sebagai Satuan Tugas Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Penggilingan Padi dan Padi Beras (Perpadi).
Gudang beras milik Bulog.

Jakarta, Pilkita.com - Sejumlah instansi, lembaga dan pelaku usaha sepakat untuk mengakhiri polemik harga beras yang memanas pekan lalu. Pro dan kontra sehubungan dengan penyelidikan dugaan kartel beras diperkirakan akan menjadi momentum untuk mengatur agroindustri padi dari hulu ke hilir.

Inilah poin utama dari hasil rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Kamis (27/7). Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Polisi Nasional sebagai Satuan Tugas Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Penggilingan Padi dan Padi Beras (Perpadi).

Sejumlah poin diungkapkan oleh ketua KPPU Syarkawi Rauf. Selain mengakhiri polemik, pertemuan Kamis juga sepakat untuk mendasarkan harga eceran maksimum terhadap kriteria kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI), memperkuat stok Bulog hingga 20 persen, memotong rantai distribusi dan menghindari tindakan yang berpotensi untuk Menyebabkan keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat padi.

Perwakilan dari Kepolisian Nasional juga menjamin tidak akan ada penggerebekan atau penyegelan gudang, yang dipersalahkan karena menyebabkan kerusuhan di kalangan pedagang beras. Masyarakat juga dipersilahkan melapor jika ada tindakan dari Food Task Force yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Syarkawi mengatakan, pertemuan tersebut tidak secara khusus membahas harga eceran maksimal karena beragam variasi kualitas. Pada pertemuan tersebut, PT FSTJ membawa tujuh sampel beras yang dijual di Pasar Padi Cipinang seharga Rp 7.500-Rp 11.500 per kilogram. "Ke depan tidak perlu mengadakan pertemuan lagi untuk membahas harga," kata Syarkawi.

Arief Prasetyo, direktur utama PT FSTJ - perusahaan beras milik pemerintah kota Jakarta - mengatakan bahwa perbaikan hulu dan hilir diharapkan dapat menghadirkan solusi yang menguntungkan petani, pedagang dan konsumen. Pengaturan harga eceran maksimum berdasarkan spesifikasi kualitas yang jelas juga diharapkan bisa memberikan kepastian bagi para pedagang dan konsumen.

Sekjen Dewan Rice National Maxdeyul Sola mengatakan petani, kolektor, pemilik pabrik dan pedagang dipersilahkan untuk bekerja seperti biasa. Pertemuan tersebut diharapkan bisa menjadi awal yang baik untuk membangun agroindustri beras yang sehat.

Hasil pertemuan tersebut akan dipresentasikan kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Beberapa poin kesepakatan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar kebijakan beras yang lebih baik dan dapat diterima semua pihak.


Instrumen dan peran Pemerintah

Pada kesempatan terpisah, Direktur Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Enny Sri Hartati mengatakan intervensi pemerintah dalam stabilitas harga dan pasokan hanya melalui pembuatan kebijakan atau peraturan saja tidak cukup. Dalam melakukan intervensi di pasar, pemerintah perlu memiliki instrumen untuk mengendalikan persediaan beras dan stok beras pemerintah.

"Bagaimana mencegah para pedagang mengambil keuntungan membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi tidak hanya bisa melalui peraturan, tapi juga membutuhkan instrumen untuk mengendalikan pasokan dan stok beras pemerintah," kata Enny dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki lembaga penyangga untuk melaksanakan kewajiban pelayanannya kepada masyarakat. Badan tersebut harus bisa membeli beras dengan harga berapa pun sehingga mencegah pencari rente mengambil keuntungan.

Secara terpisah, direktur utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan Bulog sangat bergantung pada kebijakan dan peraturan pemerintah. Dalam mencapai stabilitas harga dan penawaran, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan, baik dari segi harga jual maupun sisi geografis.

Menurut Djarot, Bulog tidak bisa menjual komoditas, seperti beras, dengan harga eceran jika harus bertindak sebagai stabilizer. "Atau pemerintah harus menyiapkan subsidi," katanya.

Jika tidak ada subsidi, kata Djarot, terobosan diperlukan untuk memungkinkan Bulog mendapatkan beras dengan harga rendah untuk persediaan makanan nasional. Misalnya, pemerintah bisa menyiapkan dana agar Bulog tidak perlu meminjam uang dari bank karena pinjaman membawa beban tambahan biaya bunga.

Djarot lebih lanjut mengatakan bahwa Bulog perlu menjadi lembaga independen sehingga memiliki kepastian dalam menjalankan perannya sebagai penstabil pangan sesuai dengan tujuan pembentukan Bulog sejak awal. Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, instansi pemerintah yang menangani masalah pangan harus dibentuk. Lembaga tersebut seharusnya sudah terbentuk dalam waktu tiga tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut pada tanggal 17 November 2012, yaitu pada tanggal 17 November 2015.


Menetapkan harga eceran

Arief Prasetyo menjelaskan bahwa sejumlah pemasok memegang saham mereka karena tidak ada kepastian harga eceran maksimal. Namun, bisa dipastikan stok beras cukup memadai, yakni 443.637 ton. "Kami sudah memastikan pedagang transaksi itu bisa normal lagi," katanya.

Pada hari Kamis, pasokan beras di Pasar Padi Cipinang, Jakarta, turun. Pada hari Rabu pasokan beras di pasaran mencapai 1.799 ton, lebih rendah dari 2.500 sampai 3.000 ton biasa.

Sehubungan dengan kebijakan harga eceran beras secara maksimal, Enny mendesak pemerintah untuk mengklarifikasi dan menjelaskan masalah harga eceran maksimum Rp 9.000 per kilogram. Dia mengatakan harga eceran yang maksimal bisa menimbulkan kegelisahan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada Kompas pada hari Rabu mengatakan bahwa pihaknya akan merevisi harga beras yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 47/2017.

Di daerah, petani mengungkapkan kekhawatirannya tentang nasib mereka jika harga eceran maksimum Rp 9.000 per kilogram diberlakukan. Karena dengan referensi seperti itu, beras petani bisa dibeli dengan harga murah oleh perantara. Di sisi lain, biaya produksi terus meningkat.

"Jika harga beras untuk konsumen ditetapkan Rp 9.000 per kilogram, harga yang ditawarkan kepada petani bisa di bawah Rp 4.000 kilogram untuk gabah kering. Perantara pasti akan membelinya kurang dari itu. Padahal, Rp 4.500 per kilogram sangat ideal untuk petani, "kata Sutatang, wakil ketua Organisasi Petani dan Narapidana Terperinci di Indramayu.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jamhari, saat berdiskusi mengenai perdagangan beras di Yogyakarta pada hari Kamis, merekomendasikan agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/2017 karena harga eceran maksimum Rp 9.000 per kilogram juga rendah.

Post A Comment: