Rencana pembangunan Gedung DPR yang baru mulai tahun 2018 harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembangunankompleks DPR harus sesuai dengan prioritas kebutuhan
Rencana Pembangunan Gedung DPR RI Jakarta.
PILKITA, Jakarta - Rencana pembangunan Gedung DPR yang baru mulai tahun 2018 harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembangunankompleks DPR harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, mengingat masyarakat kini membutuhkan dana untuk tujuan produktif.

Seperti diketahui DPR telah diberi pagu anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk tahun 2018, naik dari Rp 4,3 triliun sebelumnya. Meski mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun, sejumlah anggota DPR meminta alokasi dana untuk pembangunan gedung baru DPR oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga bisa diawasi secara transparan.

Saat ini, masing-masing 560 anggota DPR memiliki ruang kantor berukuran 4 meter dengan jarak 6 meter di gedung Nusantara I di kompleks DPR di Jakarta. Berdasarkan pengamatan, ruang terbagi menjadi dua, yaitu 4 meter kali dengan 4 meter untuk kantor anggota DPR dan satu lainnya berukuran 4 meter kali dengan 4 meter untuk staf ahli, asisten pribadi dan sekretaris.

"Saya memiliki tiga anggota staf ahli dan dua asisten pribadi yang bekerja di ruangan itu," kata Irma Suryani Chaniago, wakil ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR.

Hendrawan Supratikno, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan beberapa anggota staf ahli dan asisten pribadi anggota DPR terpaksa bergiliran duduk kerja karena keterbatasan ruang.

Karena ruangnya sangat kecil, anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, sering mengizinkan anggota staf ahli untuk bekerja dari luar kompleks DPR, dengan mengatakan bahwa tidak nyaman bila mereka bekerja di sana. "Kamar ini idealnya hanya untuk dua orang," tambahnya.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pembangunan apartemen di sekitar Gedung Parlemen tidak perlu. Menurut dia, yang terpenting adalah pembangunan gedung bagi para anggota dewan.

"Yang diperlukan anggota DPR adalah gedung kantor. Gedung ini memang sudah enggak layak, lift berapa kali macet dan lain-lain," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (11/8).

Sehingga, kata dia, kalaupun ingin membangun gedung baru, itu adalah untuk kerja para anggota dewan, bukan apartemen.


Bangunan baru tidak boleh terlalu mewah

Sekalipun sebuah bangunan baru akan dibangun, menurut Arsul Sani, tidak ada kebutuhan untuk menjadi terlalu besar. Arsul mengatakan bangunan Nusantara I masih bisa direnovasi untuk memperluas ruang bagi anggota DPR.

Bangunan baru tidak boleh terlalu mewah, apalagi dilengkapi dengan fasilitas yang tidak penting seperti kolam renang atau spa, seperti yang disebutkan dalam proposal yang muncul pada tahun 2010. Berdasarkan pedoman ruang perkantoran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wilayah Northwest ( GNWT) di Kanada pada tahun 2012, ruang kerja tertutup seluas 22,5 meter persegi sebenarnya bisa menampung hingga lima orang.

Selain memperhitungkan keuangan negara, Hendrawan juga meminta agar alokasi anggaran dan pekerjaan konstruksi untuk bangunan baru dipercayakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut Hendrawan, ini penting untuk menghindari persepsi publik yang negatif bahwa anggota DPR mencari keuntungan dari proyek pembangunan tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pembangunan kompleks DPR akan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran negara. Pada tahap pertama dimulai pada 2018, plafon anggaran Rp 500 miliar Rp 5,7 triliun untuk DPR akan dialokasikan untuk pembangunan gedung baru bagi anggota DPR.

Namun, Fahri berpendapat bahwa pembangunan "alun-alun demokrasi" juga harus diprioritaskan, "sehingga semua demonstrasi dapat dipusatkan di lapangan itu."

Pembangunan kompleks DPR juga mencakup rencana untuk membangun gedung apartemen bagi anggota DPR di sebidang tanah bekas Taman Ria Senayan, yang terletak di dekat kompleks DPR. Anggota DPR enggan menggunakan perumahan resmi di Kalibata, Jakarta Selatan, karena mereka jauh dari kompleks DPR.

Karena itulah kompleks perumahan DPR di Kalibata tampak sepi pada hari Jumat. Pintu-pintu sejumlah rumah ditutup rapat, dengan lampu teras tersisa.

Salah satu warga di kompleks DPR di Kalibata, Mila, mengatakan banyak rumah ditempati oleh kerabat anggota DPR. "Anggota DPR sendiri tinggal di tempat lain. Yang saya tahu adalah kerabat anggota DPR yang tinggal di sana, "kata Mila.

Meski kondisinya sudah tidak memadai, gedung DPR perlu menampung tambahan 15 anggota DPR periode 2019-2024, sesuai dengan UU Pemilu.


Empati Perwakilan Rakyat

Meski begitu, rencana pembangunan gedung baru masih perlu mempertimbangkan perasaan rakyat. "Pertanyaan yang perlu dijawab oleh anggota DPR terkait dengan empati mereka sebagai wakil rakyat adalah apakah relevan dan mendesak untuk melaksanakan pembangunan sekarang, pada saat masyarakat dihadapkan pada ekonomi yang lamban," Kata peneliti Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.

Menurut Zuhro, mengingat kondisi ekonomi belum pulih, DPR, khususnya faksi yang mendukung pemerintah, perlu mengusulkan agar dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan produktif dalam upaya mengembalikan ekonomi. "Tidak seperti [situasi] hari ini, yang menyiratkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan faksi pendukungnya di DPR tidak terpelihara dengan baik," kata Zuhro.
Sementara itu, direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa DPR harus memahami kondisi keuangan negara saat ini, dengan defisit anggaran dan hutang yang besar, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan sehingga menambah beban pada kondisi ini. .

Anggota DPR sebagai perwakilan rakyat harus mengakui kesulitan yang saat ini dihadapi masyarakat, yang banyak di antaranya menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasinya semakin diperumit oleh tantangan yang dihadapi dunia bisnis.

Enny menambahkan, dengan kondisi seperti itu, DPR harus memprioritaskan menggunakan anggaran yang tersedia untuk barang-barang produktif yang dapat membantu masyarakat di tengah kondisi sulit yang dihadapi, membantu dunia bisnis menghadapi tantangan berat yang dihadapinya, dan mendorong pembangunan ekonomi.

Post A Comment: