Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi perselisihan yang sedang berlangsung antara KPK dan DPR.
Menko Polhukam Wiranto.
Jakarta, PILKITA - Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi perselisihan yang sedang berlangsung antara Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kasus korupsi yang menyangkut kartu identitas elektronik nasional, yang dikenal dengan e-KTP.

"Sudah berkali-kali ditanyakan bagaimana sikap pemerintah, tapi pemerintah lewat  Presiden berkali-kali menyampaikan, ini bukan domainnya pemerintah," ujarnya dalam konfrensi pers tentang kinerja pemerintah, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

"Presiden mengatakan bahwa hal itu harus diselesaikan di dalam lingkungan legislatif," ungkap Wiranto di Jakarta, Kamis (19/10).

"Presiden telah berulang kali menyatakan bahwa niat untuk melemahkan KPK tidak ada. Niat melemahkan KPK jangan sampai terjadi," jelasnya.

Wiranto mengatakan, KPK dibentuk untuk memberantas korupsi negara di negara ini. Pemerintah tidak akan membiarkan adanya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.


"Hal ini harus disorot. Pemerintah tidak berniat melemahkan institusi hukum yang menyelesaikan masalah hukum di Indonesia," kata Wiranto.

Memanasnya hubungan KPK dengan DPR RI, antara lain dipicu oleh pengungkapan kasus korupsi e-KTP.

Dalam kasus tersebut, nama sejumlah politisi kelas kakap ikut terseret, antara lain Ketua DPR RI, Setya Novanto, Yasonna H. Laoly, yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Ganjar Pranowo, yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, dan Olly Dondokambey, yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara.

Dalam perkembangan penyidikan, Miryam S. Haryani, yang merupakan mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

KPK didirikan pada tahun 2003 untuk memberantas korupsi. Pada tahun 2015, agensi tersebut menemukan korupsi seputar proyek e-KTP multi triliun rupiah, di mana beberapa pembuat undang-undang ditangkap dan disebut sebagai tersangka.

Badan tersebut mengatakan lebih banyak nama akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Pembicara DPR Satya Novanto sebelumnya dinyatakan sebagai tersangka kasus tersebut, namun kemudian dibebaskan setelah mengajukan praperadilan di Jakarta.

Akibat penargetan KPK terhadap anggota parlemen seputar kasus e-KTP, DPR mengeluarkan hak penyelidikan untuk menyelidiki keefektifan badan antirasuah tersebut.

KPK saat ini sedang menunggu keputusan untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah DPR dibenarkan mengeluarkan hak penyelidikan mereka sebelum menjawab panggilan resmi ke parlemen.

Post A Comment: