PILKITA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menutup Hotel Alexis, menyusul rumor bahwa hotel tersebut telah menjadi tuan rumah layanan pelacuran kelas atas, di Jakarta Utara
Hotel Alexis di Jakarta Utara.

Jakarta, PILKITA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menutup Hotel Alexis, menyusul rumor bahwa hotel tersebut telah menjadi tuan rumah layanan pelacuran kelas atas, di Jakarta Utara.

"Kita tegas. Kita tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi," kata Anies kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Senin (30/9/2017).

Langkah itu diambil Anies dengan mendengarkan keluhan dari warga dan pemberitaan media massa mengenai Alexis. Hal itu juga senada dengan apa yang disampaikan Anies-Sandi pada masa kampanye.

"Kita mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan juga pemberitaan-pemberitaan. Karena itu seperti juga kita sampaikan selama kampanye kemarin bahwa kita akan mengambil sikap tegas kepada Alexis," kata Anies.

Surat perintah penutupan Alexis Hotel dan Griya Pijat Alexis (pusat pemijatan), dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Administrasi Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi, telah disampaikan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel.

Selama kampanye pemilihan mereka awal tahun ini, Gubernur DKI Jakarta yang baru terpilih, Anies Baswedan dan Deputi Gubernur Sandiaga Uno berjanji untuk menutup hotel tersebut.

Hotel Alexis, yang terletak di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, telah diduga menjadi tuan rumah layanan pelacuran kelas atas namun tetap tidak disikapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Pemprov DKI tolak daftar ulang TDUP Alexis

Pemprov DKI menolak daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Penolakan itu tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8.

Surat tersebut merupakan tanggapan atas surat dari Alexis dengan Nomor 026B/GAH/X/17 yang dikirim sehari sebelumnya, atau tanggal 26 Oktober. Dalam surat itu, Alexis menanyakan alasan daftar ulangnya belum diproses. Pihak Alexis juga menyebut selama ini daftar ulang yang mereka ajukan setiap tahun selalu keluar.

Surat dari Alexis itu dibalas Pemprov DKI dengan surat bernomor 68661-1.858.8 yang diteken oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi.

Oleh karena itu, surat perintah tersebut mencabut izin usaha hotel dan menghentikan kegiatan usahanya.

Post A Comment: